 |
| Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Malang menjaga netralitas dan kondusivitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. |
JadiProfesional.Com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Kota Malang berhasil meraih predikat ‘Memuaskan’ dalam Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Hasil evaluasi ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 663 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 31 Desember 2024.
Berdasarkan keputusan tersebut, indeks SPBE Kota Malang mencapai angka 4,24, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Indeks SPBE Pemkot Malang mengalami lonjakan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai indeks SPBE Kota Malang berada di angka 2,60 dengan predikat ‘Baik’.
Kemudian pada tahun 2023, indeks tersebut meningkat menjadi 3,82 dengan predikat ‘Sangat Baik’. Pada 2024, Kota Malang berhasil menambah skor sebesar 0,42 poin hingga mencapai 4,24, yang mengantarkannya pada predikat ‘Memuaskan’.
Prestasi ini bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026, yang menetapkan target indeks SPBE sebesar 3,02. Dengan capaian 4,24, Pemkot Malang berhasil melebihi target hingga 140 persen.
Secara nasional, capaian indeks SPBE Kota Malang menempati posisi delapan besar dari seluruh kota di Indonesia yang dievaluasi oleh Kementerian PANRB.
Sementara di tingkat Provinsi Jawa Timur, Kota Malang berada di peringkat tujuh dari 38 kabupaten/kota yang ikut dalam evaluasi tersebut.
Menanggapi capaian ini, Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan kemajuan reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan di Kota Malang.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efektivitas pemerintahan.
“Implementasi SPBE bukan semata mengejar digitalisasi, yang lebih penting adalah bagaimana digitalisasi pemerintahan mewujudkan reformasi birokrasi yang semakin berdampak. Tak bisa dipungkiri bahwa penerapan SPBE ini menjadi sebuah keharusan, terlebih di era yang semakin digital karena akan semakin memudahkan akses layanan publik,” ujar Iwan Kurniawan, Jumat (3/1/2025).
Kenaikan indeks SPBE ini tidak terlepas dari berbagai inovasi digital yang dikembangkan Pemkot Malang.
Salah satu inovasi unggulan adalah aplikasi portal tunggal layanan publik ‘Malang Mbois’, yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan secara digital.
Selain itu, Pemkot Malang juga mengembangkan aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM).
Aplikasi ini berfungsi untuk menyajikan data yang mendukung program prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan.
Iwan Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat kebijakan, tata kelola, dan inovasi dalam SPBE untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya kami upayakan untuk terus dikuatkan baik dari segi kebijakan, tata kelola, manajemen, layanan SPBE hingga inovasi-inovasi yang berdampak pada meningkatnya kinerja daerah yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, Kota Malang diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik demi pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.***
Pewarta : Erna Setyoningsih
