JadiProfesional.Com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Malang Mirama pada Kamis (23/1/2025).
Acara ini melibatkan sekitar 250 peserta dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk eksekutif, legislatif, akademisi, dan komunitas masyarakat.
Forum ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang interaktif dan konstruktif antar stakeholder pembangunan Kota Malang, guna merumuskan program kerja yang komprehensif dan berkualitas.
Melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat, diharapkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dalam RKPD 2026.
Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, dalam sambutannya menyatakan bahwa penyusunan RKPD Kota Malang harus selaras dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Beberapa poin utama dalam RPJMN tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Oleh karena itu, RKPD Kota Malang tahun 2026 mengusung tema “Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global.”
Tema ini sejalan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Jawa Timur 2025-2026 serta visi Presiden Prabowo yang tertuang dalam delapan misi Asta Cita.
“Kita harus melakukan perubahan fundamental dalam rangka meningkatkan perekonomian dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Prinsip keadilan dan kesejahteraan harus menjadi landasan dalam pembangunan Kota Malang,” ujar Iwan, yang juga menjabat sebagai Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam kesempatan tersebut, Iwan menyoroti empat isu strategis daerah yang menjadi fokus pembangunan Kota Malang, yakni:
- Sumber Daya Manusia (SDM): Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, inovatif, serta berkarakter kuat.
- Ekonomi dan Ketenagakerjaan: Mendorong penguatan ekonomi kreatif, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta membuka lebih banyak lapangan usaha.
- Infrastruktur dan Lingkungan: Menata ruang kota yang lebih baik, membangun infrastruktur yang memadai, serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.
- Tata Kelola Pemerintahan dan Sosial: Mewujudkan kesejahteraan sosial serta meningkatkan efektivitas birokrasi dalam pelayanan publik.
Iwan juga menegaskan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan Kota Malang agar dapat beradaptasi dengan perubahan kebijakan di era globalisasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa forum ini memberikan gambaran awal kepada seluruh stakeholder mengenai rancangan RKPD 2026.
“Harapannya, masukan yang disampaikan dalam forum ini dapat memperkaya perencanaan pembangunan Kota Malang. Setelah ini, kita akan menyelenggarakan Musrenbang tingkat kota yang dijadwalkan pada 19 Maret 2025,” ujarnya.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, dan Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur turut hadir sebagai narasumber dalam forum ini.
Berbagai masukan dari stakeholder terkait pembangunan di berbagai sektor pun langsung ditanggapi oleh Pj. Wali Kota dan narasumber lainnya.
Forum Konsultasi Publik ini merupakan tahap awal dalam penyusunan RKPD 2026. Hasil dari forum ini akan menjadi bahan untuk pembahasan lebih lanjut dalam Musrenbang, guna menyusun kebijakan pembangunan Kota Malang yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.***
Pewarta : Erna Setyoningsih
